Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan II tahun 2020 – 2021 pada tanggal 7 Desember 2020.

Sultan Khairul Saleh sebagai salah satu unsur pimpinan dari Komisi III DPR RI tampil membacakan hasil uji kelayakan untuk calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020-2025. Hasil uji kelayakan ini sekaligus meminta persetujuan DPR RI untuk nama-nama yang diajukan.

Dalam laporan yang dibacakan di hadapan rapat paripurna, Sultan Khairul Saleh menjabarkan tahapan proses pemilihan dan nama-nama yang diusulkan sebagai Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020 – 2025.

Nama-nama tersebut adalah:

  1. Joko Sasmito, mewakili unsur mantan hakim
  2. M Taufik HZ, mewakili unsur mantan hakim
  3. Sukma Violetta, mewakili praktisi hukum
  4. Binziad Kadafi , mewakili praktisi hukum
  5. Amzulian Rifai, mewakili akademisi hukum
  6. Mukti Fajar Nur Dewata, mewakili akademisi hukum
  7. Siti Nurjanah, mewakili unsur masyarakat

Pembacaan laporan Komisi III DPR RI mengenai uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial ini diakhiri Sultan Khairul Saleh dengan menyerahkan hasil laporan kepada para pimpinan DPR RI untuk kemudian dimintakan persetujuan rapat paripurna.

Secara umum agenda Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II tahun 2020 – 2021 sebagai berikut,

1. Laporan Komisi VII DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

2. Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Komisi Yudisial, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

3. Laporan Komisi V DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul lnisiatif Komisi V DPR RI tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI;

5. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi;

6. Penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang Landas Kontinen;