Muhammad Iqbal
Institute Agama Islam Negeri Palangka Raya
Kalimantan Tengah
E-mail: muhammad.iqbalgtb@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas sejarah pemberontakan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan pada kurun waktu 1950-1963. Simpulan tulisan ini menunjukkan bahwa munculnya KRjT diakibatkan oleh pengkristalan rasa ketidakpuasan dan sakit hati atas kebijakan Jakarta dalam memperlakukan para bekas gerilyawan lokal pada awal 1950-an. Ibnu Hadjar dan pengikutnya merasakan adanya kesenggangan yang timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi, dengan apa yang mereka miliki atau kapasitas mereka untuk mendapatkannya (deprivasi relatif).

Kata kunci: Pemberontakan, Kesatuan Rakjat jang Tertindas,
Deprivasi Relatif.

Pendahuluan

Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda sebagai penjajah Indonesia kala itu masih berpikir bahwa perlu merebut kembali Indonesia yang sudah menjadi negara berdaulat. Masa 20 tahun pasca proklamasi dianggap sebagai masa paling rentan dalam sejarah Indonesia, sekaligus disebut sebagai masa uji coba demokrasi oleh M.C.Ricklefs karena banyaknya pemberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia dan dilakukan oleh para kombatan perang kemerdekaan dengan berbagai sebab, termasuk di dalamnya usaha Belanda beserta sekutunya untuk memasuki kembali wilayah Indonesia dalam dua kali percobaan yang dikenal dengan agresi militer. Tindakan militer yang dilakukan oleh Belanda ini terjadi di beberapa wilayah kedaulatan Indonesia dan kebanyakan di luar Jawa. Kalimantan menjadi salah satu target Belanda untuk membuat deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta bisa dikacaukan dan kedaulatan Indonesia akhirnya kacau. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang diganggu oleh Belanda tidak hanya berpangku tangan saja, masyarakat Kalimnatan Selatan membentuk gerakan melawan aksi militer Belanda tersebut.

Gerakan yang melawan aksi militer Belanda tersebut mengalami kekecewaan terhadap keputusan pemerintah pusat, termasuk Ibnu Hadjar dan masyarakat yang dihimpunnya di perbukitan Meratus. Mereka memberontak karena tidak setuju atas perjanjian Linggarjati dan perlakuan pemerintah yang tidak adil kepada mereka. Namun, ada sebuah kesalahan paling mendasar yang sering dilakukan oleh banyak sejarawan adalah melihat perlawanan Ibnu Hadjar sebagai bagian dari pemberontakan DI/TII. Padahal, gerakan Ibnu Hadjar hanya menyuarakan ketidakpuasan atas keputusan Jakarta oleh para pejuang kemerdekaan dari wilayah Kalimantan Selatan.

Artikel ini ditulis untuk membeberkan fakta akan perlawanan dari Ibnu Hadjar dan para veteran perang kemerdekaan atas keputusan Jakarta yang kurang memperhatikan nasib mereka dan juga beberapa fakta atas tuduhan terhadap gerakan yang dikenal dengan KRJT.

Pembahasan

Kondisi Kalimantan Selatan Pasca Proklamasi; Sebuah Background

Selama perjuangan untuk kemerdekaan nasional antara tahun 1945 hingga 1950, wilayah Hulu Sungai di Kalimantan Selatan (Kalsel), merupakan benteng perlawanan anti-Belanda. Oleh sebab itu, pasukan desersi Ibnu Hadjar–seperti juga pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar–sebagian besar terdiri dari bekas pejuang gerilyawan yang menjadi kecewa terhadap cara mereka diperlakukan sesudah 1949. Perkembangan sosial dan politik di Kalimantan mirip keadaannya dengan di Sulawesi. Pada bulan-bulan pertama setelah Agustus 1945, perlawanan hampir terhenti ketika Belanda datang untuk menegakkan kembali kekuasaannya. Sesudahnya, perlu waktu yang cukup panjang bagi para gerilyawan kemerdekaan untuk menyusun dan membangun kembali kekuatannya, sehingga mampu menjadi ancaman serius
bagi Belanda dan sekutu-sekutu setempatnya.

Usaha-usaha Belanda yang ingin membentuk Negara Kalimantan dengan terlebih dahulu membentuk daerah-daerah otonom dengan dewan-dewannya, tidak dapat berjalan mulus karena kuatnya gerakan gerilyawan di daerah ini yang antara lain dimotori oleh tokoh-tokoh Serikat Kerakjatan Indonesia (SKI) dan Serikat Muslimin Indonesia (SERMI), juga para pejuang bersenjata yang tergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Sejak masih berbentuk Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan yang kemudian dilikuidasi sebagai dampak Persetujuan Linggajati. Organisasi ini telah melakukan peranannya, yang di antaranya ialah keputusan untuk tetap bertahan dengan mengubah status “batalyon rahasia” menjadi sebuah Divisi IV ALRI yang terus dikembangkan di tengah kondisi politik dan tekanan militer Belanda yang semakin represif.

Dalam kurun waktu 1948 sampai pertengahan 1949, kekuatan ALRI Divisi IV berhasil meraih kemenangan di beberapa arena pertempuran, sehingga secara de facto gerilyawan telah menguasai daerah Kalsel, minus kota-kota yang diduduki oleh Belanda. ALRI Divisi IV juga berhasil mencampuri pemerintahan dan dewan daerah otonom, sehingga negara Kalimantan yang akan dibentuk hanya terbukti di atas kertas saja. Terhentinya pemerintahan di wilayah-wilayah yang direbut ALRI Divisi IV dari kekuatan Belanda telah mendorong lahirnya Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan pada 17 Mei 1949. Proklamasi ini berisi pernyataan bahwa Kalsel menjadi bagian dari Republik Indonesia. Perihal ini merupakan pernyataan pembangkangan terhadap Persetujuan Linggajati, yang memisahkan Kalsel dari NKRI.

Menurut Wajidi, Persetujuan Linggajati merupakan satu “tamparan” keras terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Meski sangat kecewa dengan persetujuan itu, kaum gerilyawan melakukan pelbagai pernyataan atau resolusi penolakan terhadap persetujuan dan rencana pembentukan Negara Kalimantan, meski Belanda telah membentuk beberapa Daerah Otonom sebagai langkah untuk merealisasikannya. Perlawanan di bidang politik terutama sekali dilakukan oleh para tokoh SKI dan SERMI. Sedangkan perlawanan bersenjata dilakukan oleh para gerilyawan dari beberapa organisasi terbesar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hassan Basry. Tokoh inilah yang kemudian memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang melingkupi seluruh daerah Kalsel, sebagai bagian dari Republik Indonesia pada 17 Mei 1949. Proklamasi ini senyatanya telah menjadi dualisme pemerintahan di Kalsel.

Namun, faktanya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV lebih berkuasa karena memiliki wilayah teritorial yang luas, minus kota-kota yang masih diduduki oleh pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA).6 Karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi kaum gerilyawan lokal, maka Belanda berinisiatif meminta bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia dan KPBBI (Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) atau United Nations Commission for Indonesia (UNCI) untuk mendamaikan keadaan, sekaligus sebagai penengah dan saksi dalam perundingan-perundingan antara Belanda dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

Perundingan kedua belah pihak yang menempatkan utusan militer Republik Indonesia sebagai penasihat dan UNCI sebagai penengah atau saksi perundingan. Menurut Hassan Basry dalam memoarnya, peristiwa itu merupakan hal yang luar biasa yang pernah terjadi di Indonesia. Istimewanya, karena Republik Indonesia dapat berkuasa atas suatu daerah (Kalimantan Selatan), di luar Persetujuan Linggajati atas permintaan pihak Belanda. Melalui serangkaian perundingan antara ALRI Divisi IV dan pihak Belanda, yang dimediasi oleh pihak Militer Republik Indonesia dan UNCI, maka penghentian permusuhan di antara kedua kubu dapat diwujudkan. Alih-alih berhasil membentuk Negara Borneo, Belanda justru harus “angkat pantat” dari Kalimantan.

Selanjutnya, bertepatan dengan peringatan Pertempuran Surabaya, atau Hari Pahlawan 10 November 1949, ALRI Divisi IV diubah menjadi Divisi Lambung Mangkurat dalam suatu upacara singkat di Kandangan. Hassan Basry tetap menjadi komandannya. Divisi Lambung Mangkurat bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Banjar. Walaupun keadaan darurat perang, soal-soal rutin sehubungan dengan pemeliharaan hukum dan ketertiban diserahkan kepada pihak kepolisian RI, yang sejak 25 November 1949 berada di bawah yurisdiksi Dewan Banjar. Kewajiban pokok Divisi lambung Mangkurat adalah mengambil alih dan melanjutkan berbagai tugas tentara Hindia Belanda KNIL– Koninklijke Nederlands Indische Leger, yang berangsur-angsur meninggalkan daerah ini sejak 26 November 1949, mulai dengan daerah Barabai, untuk ditempatkan di daerah-daerah khusus.

Ibnu Hadjar dan KRjT

Beberapa bulan pasca pengakuan resmi terhadap ALRI Divisi IV, dan hanya beberapa minggu sesudah pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, situasi menjadi tak terkendali. Dalam Divisi Lambung Mangkurat sendiri, sejumlah prajurit dan perwira melakukan pembangkangan. Pada 14 Januari 1950, Letnan H. Damanhuri ditangkap karena dituduh memeras barang dan uang dari rakyat untuk membangun dan membina tentaranya sendiri di Barabai. Pada hari yang sama seorang tokoh yang lebih penting, Achmad Zakaria, bekas komandan ALRI Divisi IV ditangkap. Dia dituduh menghasut terhadap RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan mengucapkan khotbah yang provokatif di masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta berusaha mengajak bekas gerilyawan memberontak. Juga terjadi keributan di daerah Birayang, sebelah utara Barabai, tempat di mana Divisi Lambung Mangkurat harus menangkap kira-kira tiga ratus orang. Mereka dinyatakan berusaha menyusupi tentara dengan unsur-unsur pemberontak dan mengadakan kursus latihan militer di desa-desa. Pada mulanya, para penguasa republik berbuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Kalimantan. Namun, mereka mengakui adanya pertempuran, dan pemerintah pusat telah memutuskan untuk memindahkan bekas satuan-satuan KNIL dari daerah itu dan untuk mencegah terjadi kesulitan selanjutnya. Namun, pada waktu yang bersamaan, mereka mengecilkan persoalannya dengan menyatakan tidak ada masalah yang darurat.

Penduduk Kalsel lantas berinisiatif untuk membentuk Panitia Penyelenggara Persatuan Pencegah Perpecahan (P5) pada Januari 1950 karena situasi keamanan di daerah ini sudah begitu genting. Panitia ini kemudian mengirim delegasi ke Jakarta untuk berusaha meyakinkan Presiden Soekarno, bahwa cara yang terbaik untuk mengakhiri kekacauan di Kalimantan adalah dengan memberikan tampuk kepemimpinan bagian Kalimantan dari tentara republik kepada dua putera daerah, yakni Hassan Basry dan Firmansjah. Untuk menguatkan alasan-alasan, mereka menyatakan, panitia mendapat dukungan dari sepuluh ribu prajurit. Saran-saran panitia itu disetujui oleh presiden. Sebaliknya, markas besar tentara bersikukuh kepada kebijakannya untuk mengamputasi kepibadian khusus dari ALRI Divisi IV. Komposisi Divisi Lambung Mangkurat adalah direkayasa sedemikian rupa, sehingga ia tidak hanya terdiri dari bekas prajurit ALRI Divisi IV, tetapi juga anggota satuan-satuan gerilya lain dan bekas serdadu KNIL, yang telah menyatakan keinginannya untuk masuk TNI (Tentara Republik Indonesia). Khususnya golongan yang terakhir ini, mereka dipandang dengan kecurigaan dan kebencian oleh gerilyawan ALRI Divisi IV. Bekas prajurit ALRI Divisi IV dan serdadu KNIL yang pada masa lalu bermusuhan ini kini, sejak akhir 1949 harus melebur dalam institusi yang sama.

Bahkan, sesudah dibentuknya prajurit Territorium Kalimantan dan subdivisinya, nama Divisi Lambung Mangkurat berangsur-angsur kurang dipakai, bahkan akhirnya hilang sama sekali. Selain itu, dan sebagian anggotanya ditempatkan di daerah-daerah luar Kalsel. Oleh karena itu, pasukan Hassan Basry hanya disebut pasukan Subwilayah III saja. Satuan-satuannya yang terdiri dari bekas gerilyawan ALRI Divisi IV dikirim ke Kalimantan Timur, Tenggara dan Barat. Sisa pasukan yang lainnya dikirim ke Jawa Barat untuk membantu menumpas gerakan Darul Islam. Selanjutnya divisi ini makin banyak kehilangan perwiranya, ketika empat puluh sampai lima puluh orang dari mereka dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti kursus khusus untuk para perwira di Akademi Militer Nasional. Menurut C. van Dijk, barangkali karena kesalahan komunikasi, para perwira ini tiba di Yogyakarta hanya untuk mengetahui bahwa AMN (Akademi Militer Nasional) telah ditutup lebih dari setahun, sudah sejak didudukinya kota itu oleh pasukan Belanda sejak Agresi Militer II. Sebagian dari mereka kemudian terus berangkat ke Surabaya; dan memang di sini terdapat pusat pendidikan militer. Hanya satu orang dari mereka yang akhirnya menyelesaikan pendidikan dan yang lainnya memilih untuk pulang ke Kalimantan. Tak lama kemudian mereka yang menolak masuk Tentara Republik atau tidak mau didemobilisasikan, turut angkat senjata bersama kaum gerilyawan. Mereka masuk hutan di Pegunungan Meratus kembali, guna menentang Tentara Republik.

Dalam golongan yang akhir inilah kemudian muncul seorang bernama Ibnu Hadjar (alias Angli). Ibnu Hadjar bernama aslinya Haderi. Lahir di desa Ambutun, Telaga Langsat, Hulu Sungai Selatan pada April 1920. Dia memiliki watak yang keras dan suka berkelahi sejak kanak-kanak, dan benar-benar menjadi jagoan utama dalam setiap percekcokan. Haderi menggunakan nama Ibnu Hadjar ketika turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Suliman Juhri (74 tahun), keponakan dari Ibnu Hadjar, dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan, menggambarkan sosok pamannya, sebagai berikut:

Ayahnya bernama Umar. Ibunya bernama Siti Hadijah,
puteri dari seorang kepala suku Dayak di Tamiang Layang
(Kalimantan Tengah). Jadi, Ibnu Hadjar ini percampuran
etnis Banjar-Dayak Meratus. Dia memiliki seorang adik
kandung bernama Dardiansjah. Sebelum zaman
Pendudukan Jepang, dia sehari-hari bekerja sebagai petani
dan pencari madu yang handal. Ibnu Hadjar buta huruf
(aksara latin). Dia menikah dua kali. Dari isteri pertamanya,
Ibnu Hadjar memiliki putera bernama Rafi’i. Isteri keduanya
berasal dari Buntok–asal etnis Dayak yang diislamkan. Ibnu
Hadjar ini perawakannya kecil saja. Kulitnya agak gelap, agak
ceking dan tak berkumis. Pakaiannya berseragam militer
corak loreng. Pakaian ini digunakannya saat memimpin
pasukan KRIjT, bertopi baret yang bertali merah, dan selalu
memakai dua pucuk pistol di pinggangnya.

Ibnu Hadjar inilah yang kemudian mengumumkan organisasi gerilya baru yang dipimpinnya, yakni Kesatuan Rakjat Indonesia jang Tertindas (KRIjT). Namun pada kenyataannya, gerakan ini lebih populer di masyarakat sebagai Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT).

Sejarah resmi Indonesia berperspektif Orde Baru menyebutkan, bahwa pada 1957 Ibnu Hadjar beserta pengikutnya bergabung ke Negara Islam Indonesia (NII), bentukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang telah diproklamirkan Sekarmaji Maridjan (S.M.) Kartosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Ibnu Hadjar kemudian ditahbiskan sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam (APTI) wilayah Kalimantan. Guna menumpasnya, TNI Angkatan Darat (AD) melakukan strategi diplomasi dibarengi operasi militer. Ibnu Hadjar sempat menghentikan perlawanannya dan bersedia bergabung dengan TNI. Namun tiba-tiba dia membatalkan rencana itu dan kembali menyerukan perang melawan NKRI. Baru pada 1963, perlawanannya bisa diredam. Akhir kisah tragedi ini adalah pengadilan militer
menjatuhkan hukuman mati atas dirinya pada 23 Maret 1965.

Menurut laporan resmi versi militer, upaya penumpasan terhadap Gerakan Ibnu Hadjar berjalan cukup pelik. Sampai permulaan pada 1959, sebagai akibat gerakan pemberontakan yang dipimpin Ibn Hadjar, keamanan di Kalimantan Selatan belum dapat dipulihkan secara tuntas. Oleh karena itu, Komandan Daerah Militer Kalimantan Selatan meningkatkan operasi militer. Tahun 1959 dilancarkan “Operasi Delima”. Di samping itu digiatkan pula operasi penerangan kepada rakyat, agar tidak terpengaruh oleh hasutan-hasutan dan tipu daya gerombolan. Dengan demikian, gerombolan tidak akan
mendapatkan logistik untuk meneruskan pengacauan. Pelaksanaan Operasi Delima dibagi dalam dua sektor, yaitu Sektor A dan B. Di Sektor A dikerahkan Pasukan Batalyon 604, 4 regu Brimob Kompi 5488, 2 regu Ki 5134, 4 regu Perintis, dan 50 orang OPR. Kekuatan Sektor B terdiri atas Batalyon 605, 2 peleton Brimob Kompi 5488, 2 peleton Brimob Kompi 4481, 4 regu Perintis, dan 837 orang OPR. Operasi Delima dimulai tanggal 23 November 1959 dan berlangsung selama 15 hari. Operasi ini berhasil menembak mati beberapa anggota gerombolan dan menawan keluarganya.

Pemerintah menargetkan bahwa pada 1962 keamanan di Kalimantan Selatan harus sudah pulih. Untuk melaksanakan tugas ini, Kodam melakukan “Operasi Segi Tiga” yang dimulai pada 10 Maret 1960. Daerah operasi ini dibagi dalam tiga sektor yaitu Sektor A, Sektor B, dan Sektor Korem Banjar. Sektor A ditempatkan di bawah tanggung jawab Batalyon 604 dipimpin Mayor Asli Zukri, daerahnya meliputi Kabupaten Kalimantan Tenggara (Kota Baru) yang dibagi menjadi empat rayon (Rayon 1 di Pulau Laut, Rayon 2 di Pagatan, Rayon 3 di Tanjung Batu, dan Rayon 4 di Tanah Grogot). Pasukan yang bertanggung jawab di Sektor B adalah Batalyon 605 di bawah pimpinan Mayor R. Maryono. Daerah operasinya meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tengah, dan Selatan yang juga dibagi menjadi empat rayon, yakni Rayon 1 di Murung Pudak, Rayon 2 di Barabai, Rayon 3 di Kandangan, dan Rayon 4 di Rantau. Sektor Korem Banjar berada di bawah tanggung jawab Dan Rem Letnan Kolonel Ma’mun Martawinata. Daerah operasi meliputi daerah Kota Besar Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Fase pertama dilaksanakan selama sebulan, dimulai pada 10 Maret 1960. Operasi ini berhasil menawan 9 anggota gerombolan, 12 orang tewas, 16 pucuk senjata dan beberapa dokumen penting disita. Beberapa peralatan logistik dapat dirampas seperti mesin tik, lampu petromak, dan bahan makanan. Dari Operasi Segi Tiga dapat diketahui bahwa kelompok Ibnu Hadjar mampu bertahan lama, karena dapat memanfaatkan kebiasaan penduduk daerah pedalaman Kalimantan, keluar masuk hutan untuk berladang dan mencari kayu. Gerombolan memanfaatkan penduduk ini untuk tukarmenukar barang dan bahan makanan yang diperlukan. Dalam usaha memutuskan hubungan antara penduduk dengan gerombolan dikeluarkanlah larangan terhadap penduduk untuk berladang dan mencari kayu di daerah yang dikuasai gerombolan selama operasi berjalan. Cara ini ternyata berhasil, sehingga pihak gerombolan terancam kelaparan, banyak yang menyerahkan diri beserta keluarganya, antara lain seorang tokoh dari Gerakan Ibnu Hadjar bernama Kastam Djaja. Setelah Kastam Djaja menyerahkan diri, kekuatan Ibnu Hadjar berkurang. Dia bersama beberapa pengikut setianya selalu berpindah-pindah tempat menghindari sergapan. Ia tidak berani lagi melakukan perlawanan secara terbuka.

Akibat tekanan yang terus-menerus dari Operasi Segi Tiga, gerombolan Ibnu Hadjar mencoba melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, Kodam Kalimantan Timur melancarkan Operasi Riko berpusat di Kampung Baru Ujung untuk menghancurkan gerombolan. Oleh karena rakyat sudah menyadari arti pentingnya keamanan bagi daerahnya, maka mereka memberikan bantuan terhadap terhadap operasi militer. Akibat tekanan dari Kalimantan Timur, Ibnu Hadjar kembali ke selatan dan terpecah-pecah dalam kelompok kecil. Mereka tidak dapat bertahan karena kehabisan tenaga dan perbekalan. Pada Juli 1963, Ibnu Hadjar beserta sisa-sisa pengikutnya menyerahkan diri pada pemerintah di Hulu Sungai Selatan. Dengan menyerahnya Ibnu Hadjar, maka keamanan di Kalimantan Selatan pulih kembali. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hadjar dihadapkan pada Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Dia dijatuhi hukuman mati. Arkian, berakhirlah sudah Pemberontakan Ibnu Hadjar dan KRjT-nya.

Berbeda dengan versi militer, C. van Dijk dan Solahudin menyebut akhir 1954 sebagai waktu bergabungnya Ibnu Hadjar dan kelompoknya ke dalam DI. Memasuki 1950-an, pemberontakan DI/TII yang berpusat di Jawa Barat mendapat sambutan di beberapa daerah. Pada 20 Januari 1952 Abdul Qahhar Mudzakkar dari Sulawesi Selatan bersama pasukannya bergabung dengan DI/TII. Sulawesi Selatan pun diklaim sebagai bagian dari DI/TII. Setahun kemudian, pada 20 September 1953 Aceh diklaim wilayah NII karena Teungku Daud Beureueh beserta pengikutnya juga bergabung DI/TII di Jawa. Di Kalsel, Ibnu Hadjar diklaim ikut bergabung dengan DI/TII. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa KRjT bergabung dengan DI/TII sejak akhir 1954, seperti pendapat C. van Dijk dan Solahuddin. 

Dalam versi yang lainnya, disebutkan bahwa Ibnu Hadjar bersedia menyerah setelah dibujuk oleh tokoh-tokoh yang dihormatinya. TNI pun menjanjikan dia bisa mengikuti sekolah militer di Jawa. Namun rupanya janji itu hanya strategi (“tipuan”) penjebakan saja. Penyerahan diri Ibnu Hadjar dan kelompoknya dikemas dalam bentuk pesta rakyat yang meriah pada Juli 1963. Pasca itu, Ibnu Hadjar langsung dibawa ke Banjarmasin kemudian diterbangkan ke Jakarta. Alih-alih diikutkan pendidikan militer dan dinaikkan pangkatnya, Ibnu Hadjar malah diseret ke pengadilan militer. Dia kemudian didakwa bersalah dan dihukum tembak mati. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi dan makam Ibnu Hadjar, hingga kini tidak diketahui dan tetap menjadi misteri. Karena kesimpangsiuran informasi dan kekaburan fakta tentang nasib Ibnu Hadjar sejak 1965 inilah yang menjadi penyebab muncul dan menjamurnya rumor dan mitos seputar dirinya di kalangan simpatisan dan masyarakat hingga hari ini. Jika dalam sudut pandang negara, Ibnu Hadjar dan KRjT-nya dituduh sebagai pemberontak, namun dalam pandangan sebagian masyarakat yang bersimpati kepada perjuangan mereka justru sebaliknya. Ibnu Hadjar dianggap sebagai seorang pejuang patriotik yang memerjuangkan suara arus bawah atau akar rumput.

Kini yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah betul bahwa KRjT memang merupakan bagian dari Gerakan Politik NII pimpinan S.M. Kartosoewirjo? Berbeda dengan pandangan resmi pemerintah dan C. van Dijk, Nazaruddin Sjamsuddin berpendapat bahwa, “Gerakan Ibnu Hadjar di Kalimantan sering dikaitkan dengan Darul Islam, tetapi pada kenyataannya gerakan ini hampir tidak mempunyai suatu hubungan dengan ketiga gerakan lainnya. Oleh sebab itu, hemat penulis, gerakan di Kalimantan itu tidak dimasukkan dalam Darul Islam Indonesia”.

Menurut penulis, KRjT memang memiliki berkelindan dengan DI. Sumber-sumber sejarah, baik tertulis dan lisan memang mengarah kepada simpulan demikian. Namun, dengan menempatkannya praktis hanya sebagai bagian dari struktur perjuangan NII saja, sangatlah simplistik. Dalam kasus Kalsel, inisiatif negara Islam awalnya datang dari pasukan Darul Islam, bukan dari Ibnu Hadjar dan kelompoknya. Alasan utama Pemberontakan Ibnu Hadjar adalah kekecewaan mereka atas kebijakan Jakarta dalam memperlakukan para bekas gerilyawan di Kalsel. Mereka dikembalikan ke masyarakat dengan sekadar uang dan beberapa yard kain. Ketika Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Pertahanan Kalimantan di bawah komando Hassan Basry berperang melawan pasukan Belanda, dan berakhir ketika lahir pengakuan Belanda atas Kedaulatan Republik pada 1949. Usai peperangan, pemerintah pusat justru melakukan demobilisasi prajurit dengan tak mengindahkan jasa-jasa para pejuang lokal. Sedangkan bekas polisi Belanda kembali aktif menjadi polisi RI. Berbagai jabatan penting diduduki oleh orang-orang dari pusat. Hassan Basry dipindahkan ke Jakarta dan kemudian disekolahkan ke Mesir, lalu digantikan oleh Kolonel Sukanda Bratamenggala dari Siliwangi; Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor diganti oleh Dokter Murjani dari Jawa. Dalam ungkapan satire rakyat Kalsel saat itu, “Setelah dijajah Belanda, kini Kalimantan dijajah Jawa!”.

KRjT yang meskipun bersekutu dengan Darul Islam, namun lebih mirip gerakan akar rumput non-religius yang menolak kontrol negara. Kita dapat mengidentifikasi atas berubah-rubahnya nama yang dilabelkan terhadap kelompok Ibnu Hadjar, seperti “Kesatuan Rakjat Indonesia jang Tertindas”, “Kesatuan Rakjat jang Tertindas”, “Kesatuan Rakjat Islam jang Tertindas”, “Pemberontak”, “Gerombolan Ibnu Hadjar”, “Angkatan Perang Tentara Islam”, dan “Pasukan Islam” merepresentasikan begitu kompleksnya masalah yang dihadapi untuk memafhumi basis dan motif dari KRjT. Untuk meneroka pemberontakan mereka, kita harus bergerak untuk menyelami aspek sosial dan budaya yang melatari muncul dan tumbuhnya gerakan tersebut, tanpa harus terjebak pada persoalan statusnya sebagai seorang pemberontak atau
pahlawan.

Deprivasi relatif

Pemberontakan KRjT merupakan manifestasi dari gerakan sosial. Istilah “gerakan sosial”26 digunakan di sini karena istilah itu penulis anggap lebih netral dan mencerminkan, bahwa gerakan sosial ini mengalami transformasi secara dinamis, sesuai dengan pembacaan kondisi politik dan nilai tawar mereka sebagai bandit sosial yang beroposisi terhadap negara–mereka bermetamorfosa–sekaligus menabalkan bahwa gerakan ini tidak memiliki basis ideologi politik yang jelas, hanya berbasis kultural. 

Untuk memahami penyebab timbulnya sebuah gerakan sosial dipandang dari pihak pelakunya, kita harus bergerak dari konteks umum pemberontakan menuju dendam spesifik yang benar-benar dinyatakan oleh sang pemimpin pemberontak dan pengikut mereka untuk menunjukkan protes mereka. Respons dari orang-orang yang mendukung gerakan ini tidak didasarkan atas persepsi secara sadar dari kecenderungan global atau protes umum dari bentrokan budaya dan transformasi sosio-budaya. Hal-hal itu berakar dari ketidakpuasan yang timbul dari pengalaman pribadi dan dendam partisipan yang dihasilkan oleh kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya konteks umum dari kontak budaya dan perubahan yang menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan ini, kebencian tersebut dapat dengan baik dianalisa dengan teori “deprivasi relatif” (relative deprivation). Dari semua pendekatan terhadap protes sosial yang diajukan akhir-akhir ini, tidak ada satu pun yang sesuai seperti konsep deprivasi relatif untuk diterapkan pada situasi perubahan seperti yang dibicarakan dalam tulisan ini. Sebagai hasil kolonialisasi, kelompok, ide-ide, berbagai objek dan pola organisasi baru diperkenalkan ke dalam masyarakat non-Barat, di mana mereka mengganti dan mengancam posisi kelompok pribumi yang telah berdiri sebelumnya.

Dalam situasi ini, sejumlah besar individu dan kelompok di antara orang yang dikolonisasi merasa adanya kesenggangan yang timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa mereka miliki atau kapasitas mereka untuk memperolehnya. Persepsi atas penyimpangan antara harapan dan kapasitas ini menimbulkan deprivasi perasaan (sense of deprivation) yang secara relatif dan kolektif telah dialami. Para individu dan kelompok membandingkan status dan kemampuan mereka satu sama lain, atau sama pentingnya, terhadap orang-orang yang ada (atau yang mereka pikir pernah ada) pada masa silam. Dalam proses ini, unsur perubahan sangat kritis, karena “perubahan itu sendiri menciptakan penyimpangan antara pengharapan yang dibenarkan dan kenyataan, baik dengan memperburuk kondisi kelompok, atau dengan menghadapkan kelompok itu pada standar baru”. Karena tekanan dan keputusasaan yang menghantar perasaan deprivasi relatif cukup berat dan merata, masalah ini menimbulkan gerakan protes kolektif (sosial) yang direncanakan untuk memperbaiki ketegangan dengan menutup kelonggaran antara pengharapan partisipan dan kapasitas mereka. 

Penutup

Pemberontakan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) adalah sebuah gerakan social yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Kelompok ini bermula muncul sebagai pengkristalan rasa ketidakpuasan dan sakit hati atas kebijakan Jakarta dalam memperlakukan para bekas gerilyawan lokal di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada awal 1950-an. Ibnu Hadjar dan pengikutnya kemudian membentuk organisasi gerilya KRjT untuk mengakomodasi para bekas prajurit yang merasa dikhianati. Dia kemudian memimpin berbagai pemberontakan terhadap pemerintah. 

Nama KRjT, agaknya menadaburkan perasaan Ibnu Hajar dan kawan-kawan seperjuangannya, yang merasa terluka atas sikap pemerintah yang telah abai terhadap kesejahteraan dan masa depan mereka. Dalam kacamata para pemberontak ini, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah melakukan “pengkhianatan sejarah”, kemunafikan dan penindasan. Persepsi mereka ini muncul setelah menyaksikan kenyataan yang berlangsung di sekitar mereka serta “kepapaan” yang menimpa diri mereka sendiri, akibat rasionalisasi dan demobilisasi tentara. Sejumlah penduduk di berbagai tempat dimanfaatkan bahkan dipaksa atau bergabung sendiri dengan sukarela untuk mendukung gerakan deserse militer itu. Dan belantara Pegunungan Meratus yang strategis dijadikan sebagai markas persembunyian sambil menyusun kekuatan dan melancarkan aksi.

Pemberontakan KRjT ini bergulir laiknya bola salju, tidak lama setelah berakhirnya masa perjuangan pasukan gerilya pimpinan Hassan Basry di Kalsel. Dalam situasi seperti ini, Ibnu Hadjar dan pengikutnya merasakan adanya kesenggangan yang timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa yang mereka miliki atau kapasitas mereka untuk mendapatkannya. Persepsi atas penyimpangan inilah antara cita-cita dan kapasitas inilah yang menimbulkan “deprivasi perasaan” relatif dan kolektif yang telah mereka alami. Para pemberontak ini kemudian membandingkan status sosial dan kemampuan mereka satu sama lain, atau sama pentingnya, terhadap pengalaman mereka sendiri atau orang lain yang mirip nasibnya pada masa lampau. Karena tekanan dan keputusasaan yang memunculkan perasaan “deprivasi relatif” yang cukup berat dan merata inilah, akhirnya gerakan protes kolektif (sosial) berupa Pemberontakan KRjT muncul. Mereka meyakini aksinya ini dapat memperbaiki ketegangan dengan menutupi kelonggaran antara pengharapan partisipan dan kapasitas mereka sendiri.