Sultan Khairul Saleh memimpin Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke lingkungan peradilan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.  Lembaga peradilan yang dikunjungi adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.

Pertemuan yang dihadiri oleh masing-masing ketua pengadilan ini membahas pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 dan kendala yang dihadapi masing-masing pengadilan serta meminta penjelasan terkait upaya yang dilakukan dalam memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan Sidang Daring.

Masing-masing perwakilan Pengadilan mengatakan bahwa untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 semua satker telah melakukan persidangan secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang admninistrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya yakni: terhambat persidangan online karena jaringan down, sehingga persidangan terlambat  atau  sama sekali tidak dapat dilakukan, sangat minimnya staf  IT dalam menunjang persidangan secara online, sarana video conference yang masih belum memadai, tidak adanya dukungan anggaran dari pusat maupun daerah untuk melaksanakan test swab, dan terakhir kurangnya transportasi mobil dinas untuk mendukung kegiatan sidang keliling,

Komisi III DPR RI akan melakukan tindak lanjut dengan membahas hal ini bersama Mahkamah Agung melalui rapat konsultasi. Kunjungan ke lingkungan peradilan di provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 Desember 2020 dalam rangka reses masa persidangan II tahun sidang 2020-2021 yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.