Rombongan Komisi III DPR RI yang diketuai Sultan Khairul Saleh, bersama 15 Anggota DPR RI lainnya, mengunjungi Provinsi Riau untuk mengadakan rapat kerja dengan tiga instansi yaitu Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kanwil Kemenkumham Riau, Jum’at (4/12). Melalui kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan agar segera dicari jalan keluarnya. Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Riau membahas beberapa agenda penting diantaranya penanganan Covid-19, pelaksanaan Pilkada, potensi meningkatnya peredaran gelap narkoba, ancaman terorisme, meningkatnya kejahatan atau kriminalitas umum, dan pelanggaran hukum lainnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun, yang dalam rapat ini didampingi seluruh Kepala Divisi dan beberapa Kepala UPT menyampaikan bahwa warga binaan di beberapa lapas/rutan di Riau yang beberapa waktu lalu sempat terpapar Covid-19 telah berangsur-angsur sembuh. Tingkat kesembuhan warga binaan mencapai 94 % dimana dari 872 WBP yang positif Covid-19, 819 orang dinyatakan telah sembuh. Sementara itu, dalam hal pelaksanaan Pilkada 2020 di lapas/rutan di Riau, pihak Kanwil Kemenkumham Riau telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil setempat agar seluruh WBP dapat menyalurkan hak pilihnya. Mencegah pengendalian peredaran gelap Narkoba, jajaran Kanwil Kemenkumham Riau juga telah menjalin sinergitas dengan pihak Polda Riau dan BNN Provinsi Riau, melakukan deteksi dini, melaksanakan pemeriksaan terhadap orang dan barang yang masuk lapas/rutan, serta menindak tegas petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

Selain hal tersebut diatas, Kakanwil kemudian menyampaikan 5 poin penting kepada Komisi III DPR RI. Hal yang pertama adalah terkait minimnya anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau. Kedua yaitu usulan pembangunan lapas/rutan di Kabupaten Pelalawan, satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang belum memiliki lapas/rutan. Ketiga, Kakanwil meminta dukungan wakil rakyat dalam pembangunan lapas maximum security di Provinsi Riau. Keempat, Kakanwil berharap Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi dan Integrasi di Rumah bagi WBP dapat diperpanjang, mengingat seluruh lapas/rutan di Riau mengalami over kapasitas yang tidak memungkinkan menjaga jarak sebagaimana amanat protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Terakhir, kakanwil meminta penambahan petugas pengamanan di lapas/rutan di Riau dapat terus dilaksanakan agar mengurangi rasio yang sangat timpang dengan jumlah WBP yang membludak. “Kami sangat berterima kasih sekali atas kunjungan Komisi III DPR RI ke Riau dan berharap masukan yang kami sampaikan menjadi bahan pertimbangan,” sebut Ibnu Chuldun. Sebelum mengakhiri rapat, Ketua Komisi III DPR RI berjanji akan menyerap seluruh aspirasi dan masukan yang telah disampaikan Kanwil Kemenkumham Riau untuk kemudian dibahas kembali dalam agenda DPR RI. 

(dikutip dari riau.kemenkumham.go.id)