Langkah restorasi kerajaan Banjar bukan kali ini saja dilakukan. Di awal era kemerdekaan, upaya ke arah itu pernah dilakukan. Hal ini ditandai dengan pemberian gelar pangeran kepada salah seorang putra Banjar, yaitu Ir Gusti Mohammad Noor.

Sayangnya aktivitas beliau yang sangat padat sebagai menteri era Presiden Soekarno, upaya ini jalan di tempat. Ditambah lagi dengan masuknya kembali Belanda (NICA) ke Indonesia, (termasuk Kalsel) pascaproklamasi 17 Agustus 1945.

Langkah kebangkitan kerajaan/kesultanan di nusantara dimulai pada tahun 1999, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai kerajaan tertua di Indonesia dihidupkan kembali dengan tujuan untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara.

Upaya ini pun mendapat dukungan penuh tidak hanya dari pemerintah Kutai, Provinsi Kalimantan Timur bahkan pemerintah pusat. Tanggal 7 Nopember 2000, Bupati Kutai Kartanegara bersama Putera Mahkota Kutai H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat menghadap Presiden RI Abdurrahman Wahid.

Presiden menyetujui dan merestui dikembalikannya Kesultanan Kutai Kartanegara kepada keturunan Sultan Kutai yakni putera mahkota H. Aji Pangeran Praboe. Langkah ini langsung ditindaklanjuti penobatan H. Aji
Pangeran Praboe Anoem Soerya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan H. Aji Muhammad Salehuddin II pada tanggal 22 September 2001.

Berselang dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal tiga Maret 2003 Kesultanan Palembang dibangkitkan kembali oleh pemerintah daerah setempat. Para zuriat sultan sepakat untuk mengangkat Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diraja sebagai Sultan Palembang Darussalam.

Di era 2010 lalu Kesultanan Kotawaringin, Kalimantan Tengah yang didirikan oleh Pangeran Antakusuma keturunan Sultan Banjar yaitu Sultan Mustain Billah juga dibangkitkan kembali. Tepatnya pada tanggal 16 Mei 2010 yang peresmiannya dilakukan di Istana Kuning. Para zuriat Kesultanan Kotawaringin sepakat untuk mengangkat pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah sebagai sultan ke-15. Beliau adalah putra tertua Pangeran Ratu Sukma Alamsyah Sultan XIV Kesultanan Kotawaringin.

Di wilayah Kalimantan Barat, Kesultanan Pontianak kembali diakui dan dibangkitkan dalam konteks budaya. Sultan Pontianak adalah Sultan Syarif Abubakar Alkadrie bin Syarif Mahmud Alkadrie bin Sultan Syarif Mahmud Alkadrie.

Dari data peserta Festival Keraton Nusantara VII di Palembang tanggal 26-28 November 2010 tercatat 155 kerajaan, kesultanan dan lembaga adat yang hadir, termasuk utusan dari Malaysia dan Brunei Darusalam yang merupakan bangsa serumpun Melayu. Jumlah ini menunjukkan bahwa kebangkitan kerajaan Nusantara bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan sebagian besar kebangkitan kerajaan ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai sebuah gerakan masyarakat lembaga kerajaan/kesultanan saat ini memiliki wadah atau organisasi yang solid dan bersifat nasional, seperti Lembaga Pengamatan Penelitian Keraton-keraton se-Nusantara (LPPKN), Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), Forum Silaturahim Kesultanan Nusantara (FSKN), Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia (AKKI), Yayasan Raja-Sultan Nusantara (YARASUTRA) dan banyak lagi.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kebangkitan kerajaan tidak bisa dikonfrontasikan dengan modernisasi ataupun demokrasi. Prof .Dr. Marwah Daud Ibrahim, alumnus S3 Amerika, yang juga bergelar bangsawan asal Sulawesi Selatan memaparkan fakta ini. “Kurang apa majunya Jepang, mereka menghormati kaisarnya, kurang apa majunya Inggeris dan Belanda mereka punya ratu dan raja; atau lihat tetangga sebelah kita Malaysia dan Thailand punya perdana menteri tetapi juga tetap punya raja yang sangat dihormati,” papar Marwah.

Kebesaran Indonesia tidak muncul dengan sendirinya. Justru kebesaran bangsa ini dibangun di atas kejayaan Nusantara. “Kita adalah bangsa yang besar karena kekayaan dan keragaman khazanah kebudayaan Nusantara. Salah satunya adalah keraton yang merupakan tonggak bagi sejarah rumpun anak bangsa di sejumlah daerah,” papar Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.

Dengan gambaran ini langkah LAKKB membangkitkan Kesultanan Banjar, yang diawali penobatan Pangeran Khairul Saleh sebagai Raja Muda, bukanlah hal yang baru. Bahkan mestinya langkah ini justru mendapat dukungan penuh dari pemerintah baik pusat maupun daerah karena merupakan bagian dari upaya mempertahankan khasanah kekayaan peradaban masyarakat Banjar di era modern.

Seperti diungkapkan Sultan Khairul Saleh, bahwa dia bersama LAKKB dan seluruh zuriat Kesultanan Banjar akan terus berjuang untuk menunjukkan kepada semua pihak bahwa langkah membangkitkan Kesultanan Banjar bukanlah untuk kekuasaan. Ini semua dilakukan dengan tujuan meletakkan tahta budaya Banjar di tempat semestinya dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Banjar. “Semoga apa yang kita upayakan dapat mendorong semua pihak termasuk pemerintah untuk
menjadi bagian dalam gerakan pelestarian budaya Kesultanan Banjar ini,” ujar Sultan Khairul Saleh.