Gusti Muzainah
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
E-Mail: drmuzainah232@gmail.com

Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi hukum alam, yang tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga dilakukan oleh hewan, bahkan tumbuhan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasanpan semuanya. baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri nıereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata ikatan antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggiota kerabat dari pihak suami dan dari pihak istri.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga meteka akan lebih rukun dan bahagia.

Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (partilineal). Pemberian uang atau barang jujur (Gayo : Unjuk. Batak : boli, tuhor, parunjuk, Nias : beuli Niha, Lampung : segreh, seroh, daw, adat : Timor-sawu : velis, wellie dan Maluku: beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi dikenal dengan “Doe panai” atau uang panai.

Pada masyakarat Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tidak ada pemberian uang jujuran maka tidak ada perkawinan. Masyarakat Banjar beranggapan bahwa uang jujuran setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara uang jujuran dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perkawinan. Uang Jujuran yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan pada umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga.

Dengan adanya tradisi atau adat pemberian yang sudah berkembang di dalam masyarakat Banjar, penulis mencoba mengungkapkan fenomena tersebut, yang penulis susun sebagai makalah Hukum Keluarga dengan judul “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Banjar bila ada seorang pria hendak kawin dengan seorang perempuan, maka terlebih dahulu dari pihak pria tersebut bertanya kepada pihak perempuan yang diinginkannya. Pertama-tama keluarga laki-laki menanyakan kepada pihak keluarga perempuan apakah perempuan tersebut sudah ada yang mengikat atau belum. bila di perempuan belum ada yang meminang, maka pihak kelııarga pria bisa mengutarakan niatnya untuk badatang (melamar/khitbah).

Biasanya dalam badatang (lamaran) ini terkadang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan :

Pertama : ketika ingin badatang ke rumah perempuan yang dimaksud biasanya pihak pria membawa serta orang tua atau keluarganya dengan tujuan untuk mengutarakan niat dan kehendaknya yaitu melamar si perempuan tersebut dan berharap lamaran mereka diterima. Biasanya pihak perempuan bisa langsung menjawab lamaran tersebut ataupun bisa juga meminta waktu selang beberapa hari untuk memberikan keputusan terhadap lamaran tersebut.

Kedua dalam hal lamaran diterima biasanya langsung diadakan pembicaraan tentang sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, misalnya mahar atau mas kawin, jujuran, petalian, hari pernikahan dan sebagainya.

Ketiga, jika terjadi kesepakatan, maka barulah diadakan acara baantaran Dalam lingkungan masyarakat banjar sejak lama telah mengakar secara turun temurun budaya jujuran. Jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon/keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah/syukuran acara pernikahan. Hampir di setiap persiapan acara-acara pernikahan, isu yang terdengar tidak jauh dari seputar jujuran.

Harus kita akui, budaya jujuran sangat identik dengan problem pra nikah. Meskipun sebagian masyarakat kíta tidak terlalu mempermasalahkannya. Jujuran pada asasnya oleh pihak pría atau bisa juga disiapkan oleh orang tua pihak pria yang diserahkan kepada pihak perempuan, namun uang jujuran tidak diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan, melainkan digunakan untuk keperluan membiayai keperluan seperangkat acara perkawinan.

Uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar paling tidak mengandung tiga tujuan. 

Pertama : Segi kedudukannya, uang jujuran merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar.

Kedua : Segi fungsinya, uang jujuran merupakan pemberian hadiah dari pihak pría kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga.

Ketiga : Segi tujuannya, uang jujuran untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah uang jujuran yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria.

Jumlah Nominal Uang Jujuran Pada umumnya jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pihak pria cukup mahal bagi kalangan yang berekonomi menengah ke bawah. Bagaimana tidak, uang jujuran dengan nominal Rp 5.000.000 adalah nominal paling rendah tanpa adanya pesta perkawinan. Terkadang pihak perempuan mematok sampai Rp 10.000.000 ke atas.

Ternyata ada sesuatu yang menarik apabila nominal uang jujuran tersebut sedikit, pasti undangan yang akan diserahkan juga sedikit. Pada masyarakat Banjar misalnya bahwa pesta perkawinan itu dibiayai dari jujuran pihak pria dan karena uang jujuran sedikit maka jumlah undangan juga sedikit, sebagai pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan tambahan biaya perkawinan tersebut.

Dalam Islam dikenal prinsip raf’ al-taysir (mengutamakan kemudahan) dalam segala urusan terlebih lagi dalam perkawinan. pihak perempuan tidak diperkenankan meminta yang justru memberatkan pihak pria, karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya:
• Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi
mereka yang sudah serius dan sudah saling mencintai.
• Mendorong dan memaksa pihak pria untuk berhutang demi mendapatkan uang diminta oleh pihak perempuan.
• Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.
• Banyaknya perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena
pihak pria mengurungkan niatnya untuk menikah.

Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara pihak pria beserta keluarganya dengan pihak perempuan yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya karena pihak pria tidak mampu membayar uang jujuran sesuai yang diminta, babkan dapat pula adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh pihak pria karena keinginannya terganggu terhadap perempuan yang dilamarnya tersebut, agar perempuan dan keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk dinikahi oleh pria tadi.

Namun demikian sebagian pihak pria yang menikahi perempuan dari masyarakat Banjar merasa tidak terbebani dengan nilai uang jujuran yang relatif tinggi karena dalam penentuan uang jujuran tersebut terjadı proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan batas kemampuan pihak pria untuk memenuhi uang jujuran tersebut. Selama itu pihak pria juga telah mengetahui sebelumnya akan adat istiadat tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Uang jujuran itu sendiri akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran perkawinan, membelikan perabot rumah tangga, barang-barang keperluan suami istri yang baru kawin, yang kesemuanya itu kembali untuk kepentingan mereka yang akan menempuh hidup baru. Karena lazimnya setelah mereka kawin mempelai pria tinggal di rumah tempat mempelai perempuan selama mereka belum mampu mempunyai rumah sendiri. Jadi diperlukan persiapan yang lengkap di rumah orang tua mempelai perempuan yang sebagian dibiayai dari uang jujuran.

Uang jujuran pada masyarakat Banjar diartikan sebagai sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi dan belum termasuk mahar.

Masyarakat Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam perkawinan mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang jujuran berarti tidak ada perkawinan. Mereka beranggapan bahwa kewajiban atau keharusan memberikan uang jujuran sama seperti kewajiban memberikan mahar.

Hal ini terjadi karena antara uang jujuran dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang jujuran kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang jujuran tersebut belum termasuk mahar.

Fakta sosial mengilustrasikan kepada penulis bahwa, kecenderungan penyebab tingginya jumlah uang jujuran tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain status sosial calon istri. Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula uang jujuran yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah uang jujuran yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakirı tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula Uang jujuran yang harus diberikan dan jika tidak memberikan Uang jujuran dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat.

Dari informasi yang pemah penulis dapat, bahwa mereka beranggapan bahwa keberhasilan mematok Uang jujuran dengan barga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya Uang jujuran akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

Uang jujuran yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang jujuran itu besarnya relatif dimulai dari nominal juta, puluhan juta dan bahkan ratusan juta. Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil.

Terkadang karena tingginya uang jujuran yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang jujuran yang dipatok tersebut.

Menurui informasi yang penulis dapat, uang jujuran adalah juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat dalam status sosial yang tinggi. Dalam artian, semakin tinggi nilai jujuran, semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa nilai jujuran tidak menjamin masa depan rumah tangga yang harmonis atau mengangkat derajat keluarga mempelai.

Besaran nilai jujuran tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang mempelai perempuan. Semakin terpandang dan terhormat keluarga mempelai
perempuan maka semakin tinggi nilai jujuran-nya. Selain itu jujuran juga ditentukan tingkat kecantikan mempelai perempuan, semakin cantik paras si perempuan semakin tinggi pula nilai jujuran. Saat ini faktor yang juga memengaruhi nilai jujuran adalah tingkat pendidikan si perempuan. Saat ini banyak perempuan suku Tapin yang mengenyam pendidikan cukup tinggi dan telah memiliki karir. Status pendidikan dan karir mempelai perempuan ini pun menjadi faktor yang menentukan nilai jujuran. Semakin tinggi pendidikan dan karir perempuan yang akan dinikahi maka nilai jujuran makin tinggi pula.

Dalam prakteknya uang jujuran juga ditentukan oleh variabel status sosial perempuan dibanding status sosial pria, yang juga terkait dengan kultur dan struktur sosial masyarakat Banjar. Pada masyarakat Banjar walaupun uang jujuran ditentukan dan dimusyawarahkan secara bersama antara pihak pria dan pihak perempuan, namun keluarga pihak perempuan yang paling menentukan besaran mahar tersebut, sehingga tidak jarang pernikahan batal hanya karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah uang jujuran.

Relasi Hubungan Hukum Adat dan Hukum Agama

Teori pertautan antara hukum agama dan hukum adat sebagaimana yang dijelaskan terdahulu yang sangat popular dalam hukum adat adalah teori “receptio a complexu”, “teori receptio” dan “teori recentio a contrario“. Ketiga teori ini telah memiliki dasar pandangan masing-masing dalam melihat pertautan antara hukum adat dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Teori “reception in complexu” oleh para penggagasnya secara tegas rnenyebutkan ”Receptio in complexu oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum lslam dan hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk sesuatu agama, harus juga mengîkuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jika dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) atau beberapa bagian, adat-adat seutuhnya atau bagian-bagian kecil sebagai kebalikaımya, maka terdapat penyimpangan-penyimpnngan dalam hukum agama itu; dan bahwa penyusun ajaran itu mau mengakui bukti penyangkal itu adalah suatu tanda, bahwa ia telah mempunyai penglihatan serta menghargai setinggi-tingginya kesadaran hukum nasional dari “rakyat berkulit sawo” dari raja Belanda”.

Keberadaan reori reception in complexu kalau dianalisa dari hukum perkawinan adat masyarakat Banjar dapat dikategorikan menganut teori ini masyarakat Banjar adalah masyarakat yang agamis, selalu melekat ciri sebagai penganut agama Islam.

Nilai-nilai ajaran Islam sudah dilaksanakan pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan yaitu dimulai dari melamar dan membayar mahar, walaupun ada keharusan membayar jujuran, yang kadang jujuran itu lebih besar dari mahar, tapi semuanya itu sudah dibandingkan atau dimusyawarahkan. Jadi besarnya jujuran atas kesepakatan para pihak.

Jujuran bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, tidak ada ajaran Islam yang mewajibkan jujuran, karena dalam Islam hanya ada kewajiban membayar mahar/mas kawin, namun demikian melihat dari praktik baantar jujuran dalam perkawinan pada masyarakat Banjar, dilaksanakan secara musyawarah dan bisa tawar menawar.

Fungsi uang jujuran adalah sebagai modal untuk mengadakan resepsi perkawinan, juga sebagai bekal awal bagi keluarga yang baru melangsungkan perkawinan untuk membeli keperluan awal rumah tangga, seperti seperangkat kamar dan lain-lain.

Uang jujuran walau tidak diatur dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama uang jujuran jangan memberatkan dan bahkan bisa membatalkan terjadinya perkawinan akibat tingginya uang jujuran yang diminta oleh pihak perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan
Ketentuan ukuran tinggi rendahnya Uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar dilihat dari sisi status ekonomi keluarga calon isteri, jenjang pendidikan calon istri, status ekonomi keluarga calon istri, kondisi fisik calon istri, perbedaan antara janda dan perawan.

Tujuan dan Akibat Uang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar Uang jujuran ditujuan sebagai kesiapan modal untuk memeriahkan resepsi pernikahan anak perempuan, di sisi lain salah satu tujuan dari pemberian Uang jujuran juga untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah kang jujuran yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Dampak akibat tingginya Uang jujuran adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis.

Pemberian Uang jujuran jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh karena secara umum Uang jujuran hanya merupakan adat
kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar Uang jujuran, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Adapun dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

Selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan. Adapun meminta uang jujuran dengan nilai nominal yang tinggi ini tidak dibenarkan dalam hukum islam.

Saran
Masyarakat Banjar hendaknya memahami secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberian uang jujuran sehingga tidak menganggap pemberian uang jujuran sebagai pemberian wajib mutlak untuk perempuan yang akan dikawini melainkan sebagai hadiah untuk mempelai perempuan dan penentuan uang jujuran hendaknya dilakukan secara musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

(untuk makalah lengkap bisa hubungi langsung alamat email penulis)