Sejarah Banjar

Sistem Pemerintahan

0 123

Puspawana : Kuasa dalam urusan tanaman, hutan, perikanan, ternak, dan berburu

  • Pamarakan dan Rasajiwa : Pengurus umum tentang keperluan pedalaman dan pedusunan
  • Kadang Aji : Ketua Balai petani dan Perumahan. Nanang sebagai Pembantu
  • Wargasari : Pengurus besar tentang persediaan bahan makanan dan lumbung padi, kesejahteraan
  • Anggarmarta : Juru Bandar, Kepala urusan pelabuhan
  • Astaprana : Juru tabuh-tabuhan, kesenian dan kesusasteraan.
  • Kaum Mangkumbara : Kepala urusan upacara
  • Wiramartas : Mantri Dagang, berkuasa mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri, dengan persetujuan Sultan.
  • Bujangga : Kepala urusan bangunan rumah, agama dan rumah ibadah
  • Singabana : Kepala ketenteraman umum.
  • Jabatan-jabatan di masa Panembahan Kacil (Sultan Mustain Billah), terdiri :

    1. Mangkubumi
    2. Mantri Pangiwa dan Mantri Panganan
    3. Mantri Jaksa
    4. Tuan Panghulu
    5. Tuan Khalifah
    6. Khatib
    7. Para Dipati
    8. Para Pryai
    • Masalah-masalah agama Islam dibicarakan dalam rapat/musyawarah oleh Penghulu yang memimpin pembicaraan, dengan anggota terdiri dari : Mangkubumi, Dipati, Jaksa, Khalifah dan Penghulu.
    • Masalah-masalah hukum sekuler dibicarakan oleh Jaksa yang memimpin pembicaraan dengan anggota terdiri dari Raja, Mangkubumi, Dipati dan Jaksa.
    • Masalah tata urusan kerajaan merupakan pembicaraan antara raja, Mangkubumi dan Dipati.
    • Dalam hierarki struktur negara, dibawah Mangkubumi adalah Panghulu, kemudian Jaksa. Urutan dalam suatu sidang negara adalah Raja, Mangkubumi, Panghulu, kemudian Jaksa. Urutan kalau Raja berjalan, diikuti Mangkubumi, kemudian Panghulu dan selanjutnya Jaksa. Kewenangan Panghulu lebih tinggi dari Jaksa, karena Panghulu mengurusi masalah keagamaan, sedangkan Jaksa mengurusi masalah keduniaan.
    • Para Dipati, terdiri dari para saudara raja, menemani dan membantu raja, tetapi mereka adalah kedua setelah Mangkubumi.

    Sistem pemerintahan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah. Perubahan itu meliputi jabatan :

    1. Mufti : hakim tertinggi, pengawas Pengadilan umum
    2. Qadi : kepala urusan hukum agama Islam
    3. Penghulu : hakim rendah
    4. Lurah : langsung sebagai pembantu Lalawangan (Kepala Distrik) dan mengamati pekerjaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, Bilal dan Kaum.
    5. Pambakal : Kepala Kampung yang menguasai beberapa anak kampung.
    6. Mantri : pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan.
    7. Tatuha Kampung : orang yang terkemuka di kampung.
    8. Panakawan : orang yang menjadi suruhan raja, dibebas dari segala macam pajak dan kewajiban.
    • Sebutan Kehormatan
      • Sultan, disebut : Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan
      • Gubernur Jenderal VOC : Tuan Yang Maha Bangsawan Gubernur Jenderal.
      • Permaisuri disebut Ratu.
      • Putra raja bergelar Raden/Raden Aria – Raden yang senior mendapat gelar Pangeran dan jika menjabat Dipati mendapat gelar berganda menjadi Pangeran Dipati.
      • Putri Raja bergelar Gusti (= Raden Galuh pada jaman Hindu) – Gusti yang senior mendapat gelar Putri/Ratu. Belakangan Gusti juga dipakai untuk mengganti gelar Raden.
      • Seorang Syarif (bangsawan Arab) yang menikah dengan puteri Sultan akan mendapat gelar Pangeran Syarif, sedangkan puteri Sultan tersebut menjadi isteri permaisuri disebut Ratu Serip (Ratu Syarif)……(sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Banjar)

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *